Hukum Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur

Dana Pembangunan Infrastruktur

 

Banyaknya dana yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur membuat Pemerintah harus terus memutar otak supaya bisa terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dana-dana nganggur pun diusahakan supaya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur.  Termasuk yang dijadikan objek dari program tersebut adalah dana haji yang nilainya berkisar Rp 93 Triliun. Pemerintah akan menempatkan dana tersebut di proyek-proyek aman dan memberikan keuntungan yang besar.

Banyaknya dana yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur membuat Pemerintah harus terus memutar otak supaya bisa terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dana-dana nganggur pun diusahakan supaya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Termasuk yang dijadikan objek dari program tersebut adalah dana haji yang nilainya berkisar Rp 93 Triliun. Pemerintah akan menempatkan dana tersebut di proyek-proyek aman dan memberikan keuntungan yang besar.Dana haji yang selama ini dikelola Kementerian Agama berasal dari setoran awal calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran agar mendapat porsi keberangkatan. Selain itu, dana haji juga menampung dana hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji atau biasa disebut Dana Abadi Umat (DAU).

Antrian Panjang Haji mengakibatkan Penumpukan Dana

Pendaftaran sebagai calon haji harus disertai dana awal sebesar 25 juta yang disetorkan ke rekening atas nama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang bertindak sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji pada kas haji melalui BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji). (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji).

Terjadinya antrian yang panjang menyebabkan dana awal yang mereka setorkan tidak langsung dimanfaatkan sehingga terjadi penumpukan dana. Dana tersebut merupakan salah satu sumber dari Dana Haji selain dana efisiensi penyelenggaran haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.(Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji).

Dana Haji Menumpuk Triliunan Rupiah

Akumulasi Dana Haji, yang mencapai angka 95,2 triliun berdasarkan audit tahun 2016, adalah dana yang potensial berkembang, sementara membiarkannya mengendap adalah tindakan mubazir. Oleh karena itu, undang-undang mengamanatkan pengelolaan Dana Haji yang antara lain adalah investasi dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. (Pasal 48 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

Pada momen pelantikan anggota Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH) Presiden Jokowi melemparkan ide agar Dana Haji bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Gagasan tersebut hingga saat ini menjadi kontrovesi karena sekian orang menilai Dana Haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai macam argumentasi mulai permasalahan nama akad transaksi, bagaimana tepatnya pembagian imbal hasil, hingga investasi tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang. (Kompas, 26/07/2017)

Hukum Investasi Dana Haji

Pertanyaan 1

Apakah status dana haji yang diterima oleh pihak BPKH?

Jawaban Pertanyaan 1

Dana haji yang berupa setoran awal (dan cicilan jika ada) adalah milik Calon jamaah Haji (CJH) yang dikuasakan kepada pemerintah (BPKH) untuk disimpan dan dikelola/dikembangkan hingga 3 bulan sebelum keberangkatan. Setelah itu terjadi akad ijaroh dengan konsekwensi CJH melunasi kekurangan hingga sejumlah biaya yang ditetapkan.

Dana haji dari setoran awal dan pelunasannya dari CJH yang siap beragkat adalah kategori dana efisiensi yang secara penuh menjadi milik pemerintah (Kemenag) dengan kewajiban pemenuhan fasilitas dan pelayanan dalam ibadah haji sebagaimana dalam akad ijaroh.

Dana haji yang berupa dana abadi umat adalah milik pemerintah dengan tasarruf sebagaimana disepakati bersama wakil rakyat yang tertuang dalam undang-undang atau regulasi turunanya.

Pertanyaan 2

Bolehkah dana haji diinvestasikan oleh pemerintah untuk infrastruktur dan lain-lain ?

Jawaban Pertanyaan 2

Boleh memandang keberadaan maslahat ketika diinvestasikan, sebab jika dana tersebut dibiarkan akan berakibat inflasi dana haji serta lebih meminimalisir  potensi korupsi. Hal ini dengan syarat :

  1. Pengelolanya harus orang yang adil, amanah dan mengetahui cara pengelolaan yang tepat dan syar’i.
  2. Diinvestasikan pada proyek yang aman dan memberi keuntungan yang jelas.

 


Referensi Jawaban 1

  1. Bughyah al-mustarsyidin hal. 148-149
  2. Nihayah al Muhtaj, Juz 5 hal. 16
  3. Ahkam As-shulthoniyyah hal. 112
  4. Al-Muhaddzab, Juz 1 hal. 350 cet. Toha Putra.
  5. Dan lain-lain

 

Referensi Jawaban 2

  1. Qowa’id al Ahkam, Juz 2 hal. 75
  2. Al Bayan, Juz 7 hal. 163
  3. Al Mausu’ah al Fiqhiyyah, Juz 7 hal. 67-68
  4. Al Fatawi al Kubro, Juz 3 hal. 42.
  5. Dan lain-lain
Moslem Friend

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

Translate »